Mengenali Materai Palsu dan Asli

Wakil Kapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat mengimbau seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan materai. Sebab, untuk membedakan materai asli dengan yang palsu secara kasat mata masih sulit, namun bisa dilihat dari harga jualnya.

"Memang ini dalam kasat mata tidak terlihat, untuk itu perlu hati-hati perlu waspada. Kalau membedakan secara langsung memang agak sulit. Bisa diliat dari nilai harganya, dari Rp 6.000 ribu resmi kemudian di jual Rp 2.200 tentunya kita patut menduga bahwa ini ada masalah dengan barang ini," katanya saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (20/3).

Sementara itu, Direktur Oprasi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Saiful Bahri menambahkan, untuk mengenali materai asli dengan yang tidak asli sendiri cukup mudah. Caranya cukup dilihat, diraba, dan dikibaskan.

"Kalau untuk uang, kita sering liat itu kan dilihat, diraba, diterawang. Tetapi kalau materai dilihat, diraba, digoyang," imbuhnya.

Saiful menjelaskan, ketika materai itu dikibaskan khusus dibagian gambar bunga pada materai secara otomatis akan terjadi perubahan warna. Sehingga secara kasat mata perubahan itu akan bisa terlihat.

Kemudian, ciri lain yang bisa dikenali materai itu asli atau tidak yakni ketika diraba bagian atas, materai tersebut akan terasa kasat atau kasar.

"Karena ini dicetak dengan mesin intaglio. Perlu kami sampaikan mesini ini itu yang boleh membeli itu adalah pemerintah, swasta tidak boleh. Sehingga ketika terjadi pemalsuan yang bisa dilihat adalah dari sisi rabanya. Karena cetakan intaglio sama dengan dipakai cetak uang yaitu akan berasa kasar," jelasnya.

"Kemudian dari sisi hologram demikian, apabila dicetak dengan mesin yang kami punya itu akan terlihat sekali fitur-fitur security-nya baik yang nanti akan kelihatan samar-samar maupun yang tidak kelihatan," sambungnya.

Sekedar informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 Peruri diberikan mandat oleh pemerintah untuk mencetak uang dan materai. "Jadi Perum Peruri sebagai satu-satunya badan usaha milik negara yang diberikan mandat untuk mencetak materai tersebut sehingga diluar itu dianggap pelanggaran hukum," katanya. 

Sumber : Merdeka.com

Read More

Tahun 2019 Pemerintah Siapkan 4 Triliun Untuk Bedah Rumah

Jakarta - Pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dalam kurun 4 tahun atau pada 2015 hingga 2018, program BSPS telah meningkatkan menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit.

Pada 2019, program bedah rumah ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp 4,28 Triliun.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujar dia di Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Untuk lebih meningkatkan kualitas program bedah rumah, telah diterbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 158 tahun 2019 yang menaikan besaran nilai BSPS. Kenaikan dana BSPS untuk dua kategori yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS).

Untuk PKRS dibagi dua kategori yakni di provinsi sebelumnya Rp 15 juta menjadi Rp 17,5 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp 15 juta dan upah kerja Rp 2,5 juta dan PKRS khusus pulau-pulau kecil dan pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi Rp 35 juta terdiri komponen bahan bangunan Rp 30 juta dan upah kerja Rp 5 juta.

Sementara untuk PBRS dari semula Rp 30 juta menjadi Rp 35 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp 30 juta dan upah kerja Rp 5 juta.

Bantuan Bahan Bangunan

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong.

“Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang,” ungkap dia.

Beberapa kriteria penerima BSPS adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni.

Kemudian, belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan penyataan tanggung renteng.

Pemberian BSPS berdasarkan readiness criteria yang diusulan dari Bupati/ Walikota dan Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sumber : Liputan6.com

Read More

BPK Prioritaskan Audit Utang Indonesia

BPK Prioritaskan Audit Utang Indonesia

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan audit utang pemerintah menjadi prioritas BPK pada semester II 2012. Saat ini, audit tersebut masih berlangsung. "Yang itu menjadi prioritas pemeriksaan di semester II tahun 2012 ini, salah satunya mengenai manajemen utang," kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/10).

Menurutnya, jumlah utang pemerintah Indonesia yang sampai Agustus 2012 mencapai Rp 1.957,2 triliun sangat besar. Hal itu menjadi alasan kuat bagi BPK dalam melaksakan audit kinerja pengelolaan utang.

"Ternyata utang itu sumbernya banyak sekali, luar negeri banyak, dalam negeri juga banyak. Supaya kesimpulan bisa jelas, kita tambah waktunya agak lama karena ini terkait manajemen utang," ungkapnya.

Nantinya, kata dia, BPK akan memeriksa perjanjian utang khususnya terkait utang luar negeri yang dibuat oleh pemerintah bersama kreditur. "Kami ambil sampling loan agreement bahwa project-project yang dibiayai dari loan sesuai dengan target waktu dalam loan agreement," ujar Hasan.

Pada kesempatan itu, Hasan menegaskan BPK membutuhkan waktu yang lama dalam proses audit ini. "Masih berlangsung jadi membutuhkan waktu lama sehingga kami belum bisa melaporkan dalam semester 2 ini," tambahnya.

Sumber : suaramerdeka.com

Read More