JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi menilai gerakan penghematan energi, khususnya dengan menempelkan stiker ke sekitar 80 ribu mobil dinas PNS kurang efektif.
Menurutnya, sangat relatif kecil dapat melakukan penghematan dan menekan agar kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak terlampaui.
Ditegaskan, harusnya penghematan BBM subsidi itu tidak hanya mencakup 80 ribu mobil dinas tersebut. Melainkan didorong kepada mobil-mobil pengusaha, orang kaya dan semua mobil pribadi.
"Kalau dilihat dari efektifitasnya jumlah mobil PNS itu cuma 80 ribu, saya rasa itu tidak efektif. Tapi minimal itu mengurangi beban APBN kita terhadap subsidi BBM. Sehingga menurut saya harus diperluas lagi, tidak hanya kalangan PNS, pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya harus diimbau harus menggunakan BBM non-subsidi," tegasnya, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (2/6/2012).
Hal ini menurutnya penting dan perlu dilakukan segenap masyarakat Indonesia yang masuk kategori mampu membeli BBM non-subsidi. Sehingga dengan itu, beban APBN terhadap subsidi BBM tidak menggemuk dan tepat sasaran.
"Saya lebih mendukung pemerintah lebih berani lagi seluruh mobil plat hitam untuk menggunakan bbm non subsidi. Kecuali untuk sarana-sarana transportasi, plat kuning atau transportasi massal bolehlah itu pakai BBM subsidi. Tapi untuk plat hitam dan mobil-mobil pribadi imbau saja seluruhnya untuk pakai BBM non-subsidi," menurut Achsanul.
Kalau hal ini tidak dilakukan, maka ia mengkhawatirkan kuota BBM subsidi yang ditetapkan 40 juta kiloliter bakal tembus. Apalagi sekarang saja, tercatat pemakaian BBM subsidi sudah over kuota.
"Pembatasannya itu adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat-masyarakat kaya untuk tidak memakai BBM subsidi. Termasuk juga kita dahului dari PNS. Nanti dari seluruh elemen-elemen masyarakat tolong jangan lagi gunain BBM bersubsidi."
Sumber : TRIBUNNEWS.COM
No comments:
Post a Comment